oleh

Bupati Mairuma: Pengusaha Papua Bisa Kerjakan Proyek Rp. 1 M

-Metro-200 views

KAIMANA, KT– Bupati Kaimana, Drs. Matias Mairuma, mengatakan, pemerintah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayahnya, bisa memberikan proyek dengan plafon Rp. 1 miliar kepada para pengusaha asli Papua. Namun, Bupati pun meminta agar pemerintah pusat pun juga mengeluarkan regulasi yang sama untuk proteksi para kepala daerah di Tanah Papua.

“Perpres  Nomor 17 Tahun 2019 tentang  pengadaan barang dan jasa  pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang merupakan revisi dari Perpres 84 Tahun 2012, maka kegiatan yang memiliki nilai plafon 1 miliar hingga 2,5 milar, harus diberikan kepada para pengusaha asli Papua,” kata Bupati Mairuma saat ditemui belum lama ini, terkait dengan adanya regulasi tersebut.

Orang Nomor Satu di Kaimana ini menegaskan, regulasi ini sebenarnya mengarahkan kepada pemerintah daerah di Tanah Papua, agar mulai melakukan pemberdayaan kepada para pengusaha asli Papua, dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku.

“Kalau demikian karena Perpres ini, maka mau dan tidak mau harus diberikan kepada mereka. Jadi tidak harus di lelang secara elektronik,” kata Bupati lagi.

Meski demikian, Bupati juga meminta agar dengan kesempatan ini, diharapkan setiap pengusaha asli Papua harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik.

“Kalau ke depannya regulasi ini tidak diberlakukan lagi, maka diharapkan pengusaha asli Papua sudah bisa mandiri. Karena saya memahaminya demikian. Saya sendiri belum tahu sampai kapan batas kebijakan pemerintah pusat ini,” tegas Bupati.

Bupati juga menambahkan, dengan adanya kebijakan ini, diharapkan juga para pengusaha asli Papua ke depannya bisa bersaing dengan pengusaha lainnya secara elektronik.

Di akhir pendapatnya, Bupati Mairuma pun sangat berharap agar ada regulasi lanjutan yang mestinya juga diberikan oleh pemerintah pusat untuk memberikan jaminan hukum bagi kepala daerah di Tanah Papua.

”Saya dan teman-teman Bupati maupun Walikota lainnya di Tanah Papua pun mestinya diberikan Perpres yang sama untuk memproteksi hal ini, termasuk jaminan hukumnya. Karena bagi para pengusaha, ketika dapat proyek mereka jalan, namun ketika ada persoalan di lapangan berdampak pada pemerintah itu sendiri. Karena hukum itu tidak mengenal Perpres, mungkin ini yang saya harap perlu diperhatikan ke depannya,” tambah Bupati lagi.(ANI-R1)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru